ETIKA
DAN ESTETIKA GURU PROFESIONAL
DALAM
ERA GLOBAL
Guru profesional seharusnya memiliki empat kompetensi,
yaitu kompetensi pedagogis, kognitif, personaliti, dan sosial. Oleh karena itu,
selain terampil mengajar, seorang guru juga memiliki pengetahuan yang luas,
bijak dan dapat bersosialisasi dengan baik.
Profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang
memerlukan prinsip-prinsip profesional. Mereka harus memiliki:
(1) bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme,
(2) kualifikasi pendidikan dan latar belakang
pendidikan yang sesuai dengan bidang
tugasnya,
(3) kompetensi yang diperlukan
sesuai dengan bidang tugasnya. Di
samping itu, mereka juga harus (4)
mematuhi kode
etik profesi,
(5) hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas,
(6) penghasilan yang ditentukan
sesuai dengan prestasi kerjanya,
(7) kesempatan untuk mengembangkan
profesinya secara berkelanjutan,
(8) perlindungan hukum dalam
melaksanakan tugas profesionalnya, dan
(9)
organisasi profesi yang berbadan hukum (sumber UU tentang Guru dan Dosen).
Bila kita mencermati prinsip-prinsip profesional di atas,
kondisi kerja pada dunia pendidikan di Indonesia
(1)
Kualifikasi dan latar belakang pendidikan tidak sesuai denganbidangtugas. Di
lapangan banyak di antara
guru mengajarkan mata pelajaran yang
tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan latar belakang
pendidikan yang dimilikinya.
(2) Tidak memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang
tugas. Guru profesional seharusnya memiliki
empat kompetensi, yaitu kompetensi
pedagogis, kognitif, personaliti, dan sosial. Oleh karena itu,
seorang guruselainterampilmengajar, juga
memiliki pengetahuan yang luas, bijak, dan dapat
bersosialisasi dengan baik.
(3) Penghasilan tidak ditentukan sesuai
dengan prestasi kerja.
Sementara ini guru yang berprestasi dan yang tidak berprestasi mendapatkan
penghasilan yang sama. Memang benar sekarang terdapat program sertifikasi.
Namun, program tersebut tidak memberikan peluang kepada seluruh guru.
Sertifikasi hanya dapat diikuti oleh guru-guru yang ditunjuk kepala sekolah yang
nota bene akan berpotensi subjektif.
(4)
Kurangnya kesempatan untuk mengembangkan profesi secara berkelanjutan.
Banyak
guru yang terjebak pada rutinitas. Pihak berwenang pun tidak mendorong guru ke
arah pengembangan kompetensi diri ataupun karier. Hal itu terindikasi dengan
minimnya kesempatan beasiswa
yang diberikan kepada guru dan tidak
adanya program pencerdasan guru, misalnya dengan adanya tunjangan buku
referensi, pelatihan berkala,dsb.
Profesionalisme
dalam pendidikan perlu dimaknai he does his job well. Artinya, guru haruslah
orang yang memiliki insting pendidik, paling tidak mengerti dan memahami
peserta didik. Guru harus menguasai secara mendalam minimal satu bidang
keilmuan. Guru harus memiliki sikap integritas profesional. Dengan integritas barulah, sang guru
menjadi teladan atau role model.
Menyadari banyaknya guru yang belum
memenuhi kriteria profesional, guru dan penanggung jawab pendidikan harus mengambil
langkah. Hal-hal yang dapat dilakukan
di antaranya
(1) penyelenggaraan pelatihan.Dasar profesionalisme adalah
kompetensi. Sementara itu, pengembangan
(2) kompetensi mutlak harus berkelanjutan Caranya, tiada lain
dengan pelatihan.
(3) Pembinaan perilaku
kerja. Studi-studi sosiologi sejak zaman Max Weber di awal abad ke-20 dan
penelitian-penelitian manajemen dua puluh tahun
belakangan bermuara pada satu kesimpulan utama bahwa keberhasilan pada berbagai
wilayah kehidupan ternyata ditentukan oleh perilaku manusia,
terutama perilaku kerja.
(4) Penciptaan waktu luang. Waktu luang (leisure time) sudah
lama menjadi sebuah bagian proses pembudayaan.Salah satu tujuan pendidikan
klasik (Yunani-Romawi) adalah menjadikan manusia makin
menjadi"penganggurterhormat", dalam arti semakin memiliki banyak
waktu luang untuk mempertajam intelektualitas(mind)dankepribadian(personal).
(5) Peningkatan kesejahteraan. Agar seorang guru bermartabat
dan mampu "membangun" manusia muda dengan penuh percaya diri, guru
harus memiliki kesejahteraan yang cukup
Membaca judul tulisan diatas, sepintas barangkali kita
akan menjawab kenapa tidak mungkin. Tak ada yang mustahil di dunia ini,
termasuk untuk bisa menjadi guru yang profesional. Bahkan mungkin ada diantara
kita yang berfikir kalau pertanyaan diatas sedikit silly, pertanyaan yang sesungguhnya
tak perlu disampaikan. Namun kalau kita mau jujur, menjawab pertanyaan di atas
dalam konteks dunia pendidikan nasional kita, maka minimal kita tidak berani
untuk segera menjawab pertanyaan itu secara sederhana dengan jawaban why not?
Ketidakberanian kita barangkali disebabkan karena begitu kompleksnya
permasalahan guru di tanah air tercinta ini. Telah ada begitu banyak diskusi,
seminar, lokakarya, dan pertemuan ilmiah lainnya yang membicarakan betapa
rumitnya permasalahan guru di negri ribuan pulau ini. Guru kita sering berada
pada posisi yang sangat dilematis karena pada satu sisi menjadi tumpuan harapan
keberlangsungan masa depan anak bangsa ini dalam bidang pendidikan di masa yang
akan datang, namun pada saat yang sama guru sulit keluar dari permasalahan
klasik yang melilit mereka, seperti kesejahteraan, penghargaan, dan isu tentang
profesionalisme. Menurut saya, masalah profesionalisme
guru adalah isu yang paling serius diantara permasalahan lain yang dihadapi
guru kita. Pembicaraan mengenai problematika guru sering sampai pada kesimpulan
bahwa sampai hari ini sepertinya guru "belum percaya diri" menyebut
profesi mereka sebagai sebuah profesi yang sejajar dengan profesi lainnya,
seperti dokter, pengacara, hakim, atau psikolog. Dengan kata lain, guru seperti
"tak bisa" menyebut diri mereka sebagai seorang profesional yang
sejajar dengan para profesional di bidang yang lain.
Hal ini disebabkan karena mereka sadar bahwa suatu jenis pekerjaan yang disebut
profesi idelnya memiliki kedudukan lebih dibanding dengan pekerjaan lain yang
tidak dianggap sebagai profesi. Kedudukan lebih itu bisa berupa materiil maupun
sprirituil. Disamping itu, untuk menjadi profesional harus memenuhi kriteria
dan persyaratan tertentu. Seorang profesional menunjukkan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap lebih dibanding pekerja lainnya. Maka untuk menjadi
profesional, seseorang harus memenuhi kualifikasi minimun, sertifikasi, serta
memiliki etika profesi (Nurkholis, 2004).
Kalau kita bandingkan dengan profesi guru dengan profesi terhormat lainnya,
seperti dokter, pengacara, dan akuntan, maka kita akan melihat betapa besarnya
perbedaan profesi guru dengan profesi lainnya itu. Lazim diketahui bahwa untuk
menjadi seorang dokter, pengacara, dan akuntan, misalnya, membutuhkan proses
yang panjang dan waktu yang lama. Mereka harus mengikuti berbagai jenis jenjang
pendidikan formal, praktek lapangan, atau magang dalam waktu tertentu di
bidangnya masing-masing. Bahkan, di negara-negara maju, seperti Jerman dan
Amerika, konon untuk mendapatkan status guru seseorang harus magang di lembaga
pendidikan minimal dua tahun. Hal ini dilakukan sebagai salah satu jaminan
bahwa yang bersangkutan profesional dalam menjalankan tugasnya.
Bagaimana untuk menjadi seorang guru di negeri ini? Di Indonesia, setelah lulus
dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan bekerja di lembaga
pendidikan, maka seseorang langsung disebut guru. Bahkan, banyak pula lulusan
non-LPTK, namun bekerja di lembaga pendidikan, juga disebut guru. Untuk disebut
sebagai guru sangatlah mudah, sehingga profesi ini sering dijadikan pelarian
oleh banyak sarjana kita setelah gagal memeperoleh pekerjaan lain yang mereka
anggap "lebih baik".
Kemudian, untuk mendapatkan izin kerja, pada ketiga profesi yang disebut di
atas, harus memiliki izin praktik dari lembaga terkait atau sertifikat dari
lembaga profesi. Izin atau sertifikat itu diperoleh melalui serangkaian tes
kompetensi yang terkait dengan profesi maupun sikap dan perilaku. Organisasi
profesi memiliki kontrol yang ketat terhadap anggotanya, bahkan berani
memberikan sanksi jika terjadi penyalahgunaan izin. Tetapi di negeri ini, izin
kerja sebagai guru, berupa akta mengajar, diperoleh secara otomatis begitu
seseorang lulus dari LPTK. Apalagi
kita membandingkannya dari sisi kesejahteraan, maka perbedaannya akan semakin
kentara. Tiga profesi yang
dijadikan model perbandingan di atas memiliki standar gaji dan renomerasi yang
jelas. Sebagai seorang profesional, mereka mampu menghargai diri sendiri,
mereka juga mampu menjaga etika profesi dengan baik. Namun banyak guru di
pelosok negeri ini yang bergaji Rp. 60.000 per bulan. Banyak guru yang gajinya
di bawah buruh pabrik. Gaji guru tidak mengikuti standar UMK, karena kebanyakan
dibayar berdasarkan jumlah jam mengajar, dan kebanyakan guru tidak memiliki
serikat pekerja, sehingga tidak bisa menuntut hak-haknya. Akhirnya, untuk
mencukupi kebutuhan hidup harus membanting tulang di luar profesi keguruan,
seperti mengojek atau berjualan. Padahal mereka dituntut untuk mencerdaskan anak
bangsa, sebuah tuntutan yang amat berat. Jika kualitas pendidikan di negeri ini
rendah, pantaskah kita menyalahkan, gurunya tidak profesional?
Harapan Di Balik UU Nomor 14/2005
Tumpukan permasalahan guru memang kadang membuat dada kita sesak, sampai kemudian
pemerintah bersama DPR mengesahkan UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen
tanggal 30 Desember 2005, harapan barupun kemudian muncul. Banyak pihak
berharap bahwa Undang Undang ini bisa menjadi tonggak bersejarah untuk
bangkitnya profesi ini menjadi profesi mulia yang betul-betul setara dengan
profesi lainnya. Sebuah profesi yang tak hanya dihargai dengan ungkapan
"pahlawan tanpa tanda jasa", tapi sebuah profesi yang betul-betul
diakui sejajar dengan profesi lainnya.
Undang-Undang Guru dan Dosen lahir melengkapi dan menguatkan semangat perbaikan
mutu pendidikan nasional yang sebelumnya juga sudah tertuang dalam UU Nomor
20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kita berharap, kedua undang-undang
ini mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi lahirnya para guru yang
betul-betul profesional dalam makna yang sesungguhnya. Lebih jauh kita
berharap, kedua undang-undang ini akan membuka jalan terang bagi segenap anak
bangsa ini untuk secara perlahan tapi pasti keluar dari berbagai krisis yang
melilit bangsa ini melalui perbaikan mutu pendidikan nasional dengan membentuk
guru yang profesional sebagai entry point.
Sebagai implementasi dari undang-undang yang baru ini, pemerintah telah
merencanakan akan melakukan program sertifikasi guru dalam waktu dekat. Seperti
yang dikatakan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Depdiknas Fasli Jalal bahwa pemerintah sedang menyiapkan peraturan pemerintah
(PP) untuk sertifikasi para guru, dan diharapakan dalam enam bulan telah keluar
PP dan telah ditunjuk LPTK penyelenggara sertifikasi. Setelah itu,
dilangsungkan pendidikan profesi serta uji sertifikasi bagi para guru yang sudah
sarjana (Kompas, 27/02/2006)
Sekalipun masih ada perdebatan tentang siapa yang paling berhak
menyelenggarakan program sertifikasi dan yang melakukan uji komptensi guru,
namun terlepas dari siapa yang meyelenggarakan, program sertifikasi dan uji
kompetensi jelas akan berdampak positif bagi proses terbentuknya guru yang
profesional di masa datang. Selain karena dengan program sertifikasi dan uji
kompetensi akan ada proses terukur bagi seseorang layak disebut sebagai guru,
juga karena program ini bisa menjawab permasalahan klasik guru menyangkut
kesejahteraan karena pasal 16 ayat (1) dan (2) UU 14/2005 menyebutkan bahwa
guru yang memiliki sertifikat pendidik akan memperoleh tunjangan profesi
sebesar satu kali gaji pokok dan diberikan oleh pemerintah kepada guru sekolah
negeri maupun swasta.
Apalagi kalau pemeritah berkomitmen menjalankan amanat undang undang yang
menegaskan bahwa pemerintah harus mengalokasikan 20 persen anggaran negara ke
sektor pendidikan, dampaknya akan diyakini begitu luar biasa kepada kualitas
dunia pendidikan kita secara umum, dan terbentuknya guru yang profesional
secara khusus.
Dengan lahirnya guru yang profesional dalam makna yang sesungguhnya, maka
diyakini masyarkat tidak akan lagi melihat "sebelah mata" kepada
profesi ini. Efek dominonya adalah akan banyak para siswa pintar kita kembali
secara sadar memilih profesi ini sebagai alaternatif karir mereka di masa
datang. Jadi, menjadi guru profesional di negeri ini memang bukan tidak
mungkin, tapi sepertinya butuh waktu lama dan komitmen yang kuat dari berbagai
pihak. Wallahu'alam Setelah Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh sekutu, langkah
pertama yang
dilakukan pemerintah Jepang adalah menghitung jumlah guru dan dokter yang
tersisa. Mereka
membangun kembali bangsanya yang porakporanda itu dimulai dari bidang
pendidikan dan kesehatan. Hasilnya sangat menakjubkan, selama kurang dari 20
tahun, Jepang berhasil mensejajarkan negaranya dengan negara-negara maju
lainnya di dunia.
Kisah nyata tersebut menunjukkan betapa besar peran guru dalam membangun
bangsa. Tapi itu di Jepang, di Indonesia posisi guru kurang diperhitungkan
bahkan cenderung dikesampingkan. Parahnya lagi, profesionalisme guru di
Indonesia umumnya belum tampak. Karena itu, jika anda ingin menjadi guru atau
sudah menjadi guru, jadilah sosok profesional yang kreatif dan menyenangkan.
Membenahi profesionalisme guru adalah awal yang baik untuk meningkatkan mutu
pendidikan. Dan, dalam kerangka itulah buku ini diterbitkan. Di dalamnya
diuraikan berbagai prinsip dasar, kompetensi, dan profesionalisme guru. Untuk
merangsang sikap kreatif dan profesional tersebut, buku ini tidak hanya bicara
masalah pencerdasan intelektual (IQ), tapi mencakup kecerdasan emosional (EQ),
kreativitas (CQ), dan spiritual (SQ). Dalam pembahasannya juga buku ini sengaja
menawarkan cara-cara praktis agar bukan saja mudah dipahami tapi juga mudah
diterapkan.
Kita telah
memasuki abad 21 yang dikenal dengan abad pengetahuan. Para
peramal masa depan (futurist) mengatakan sebagai abad pengetahuan karena
pengetahuan akan menjadi landasan utama segala aspek kehidupan (Trilling dan
Hood, 1999). Abad pengetahuan merupakan suatu era dengan tuntutan yang lebih
rumit dan menantang. Suatu era dengan spesifikasi tertentu yang sangat besar
pengaruhnya terhadap dunia pendidikan dan lapangan kerja. Perubahan-perubahan
yang terjadi selain karena perkembangan teknologi yang sangat pesat, juga
diakibatkan oleh perkembangan yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan,
psikologi, dan transformasi nilai-nilai budaya. Dampaknya adalah perubahan cara
pandang manusia terhadap manusia, cara pandang terhadap pendidikan dan
perubahan peran orang tua/guru/dosen, serta perubahan pola hubungan antar
mereka.Trilling dan Hood (1999) mengemukakan bahwa perhatian utama pendidikan
di abad 21 adalah untuk mempersiapkan hidup dan kerja bagi masyarakat.Tibalah
saatnya menoleh sejenak ke arah pandangan dengan sudut yang luas mengenai peran-peran
utama yang akan semakin dimainkan oleh pembelajaran dan pendidikan dalam
masyarakat yang berbasis pengetahuan. Kemerosotan pendidikan kita sudah
terasakan selama bertahun-tahun, untuk kesekian kalinya kurikulum
dituding sebagai penyebabnya. Hal ini tercermin dengan adanya upaya mengubah
kurikulum mulai kurikulum 1975 diganti dengan kurikulum 1984, kemudian diganti
lagi dengan kurikulum 1994. Nasanius (1998) mengungkapkan bahwa kemerosotan
pendidikan bukan diakibatkan oleh kurikulum tetapi oleh kurangnya kemampuan
profesionalisme guru dan keengganan belajar siswa. Profesionalisme sebagai
penunjang kelancaran guru dalam melaksanakan tugasnya, sangat dipengaruhi oleh
dua faktor besar yaitu faktor internal yang meliputi minat dan bakat dan faktor
eksternal yaitu berkaitan dengan lingkungan sekitar, sarana prasarana, serta
berbagai latihan yang dilakukan guru.(Sumargi, 1996) Profesionalisme guru dan
tenaga kependidikan masih belum memadai utamanya dalam hal bidang keilmuannya.
Misalnya guru Biologi dapat mengajar Kimia atau Fisika. Ataupun guru IPS dapat
mengajar Bahasa Indonesia. Memang jumlah tenaga pendidik secara kuantitatif
sudah cukup banyak, tetapi mutu dan profesionalisme belum sesuai dengan
harapan. Banyak diantaranya yang tidak berkualitas dan menyampaikan materi yang
keliru sehingga mereka tidak atau kurang mampu menyajikan dan menyelenggarakan
pendidikan yang benar-benar berkualitas (Dahrin,2000). Banyak faktor yang
menyebabkan kurang profesionalismenya seorang guru, sehingga pemerintah berupaya
agar guru yang tampil di abad pengetahuan adalah guru yang benar-benar
profesional yang mampu mengantisipasi tantangan-tantangan dalam dunia
pendidikan. Pendidikan di Abad Pengetahuan Para ahli mengatakan bahwa abad 21
merupakan abad pengetahuan karena pengetahuan menjadi landasan utama segala
aspek kehidupan.
Menurut Naisbit (1995) ada 10 kecenderungan
besar yang akan terjadi pada pendidikan di abad 21 yaitu;
(1) dari masyarakat industri ke
masyarakat informasi, (2) dari teknologi yang dipaksakan ke teknologi tinggi,
(3) dari ekonomi nasional ke ekonomi dunia, (4) dari perencanaan jangka pendek
ke perencanaan jangka panjang, (5)
dari sentralisasi ke desentralisasi, (6) dari bantuan institusional ke bantuan
diri, (7) dari demokrasi perwakilan ke demokrasi partisipatoris, (8) dari
hierarki-hierarki ke penjaringan, (9) dari utara ke selatan, dan (10) dari atau
kepilihan majemuk. Berbagai implikasi kecenderungan di atas berdampak terhadap
dunia pendidikan yang meliputi aspek kurikulum, manajemen pendidikan, tenaga
kependidikan, strategi dan metode pendidikan. Selanjutnya Naisbitt (1995)
mengemukakan ada 8 kecenderungan besar di Asia
yang ikut mempengaruhi dunia yaitu;
(1) dari negara bangsa ke jaringan,
(2)
dari tuntutan eksport ke tuntutan konsumen,
(3)
dari pengaruh Barat ke cara Asia ,
(4)
dari kontol pemerintah ke tuntutan pasar,
(5)
dari desa ke metropolitan,
(6)
dari padat karya ke teknologi canggih,
(7)
dari dominasi kaum pria ke munculnya kaum wanita,
(8)
dari Barat ke Timur.
Kedelapan kecenderungan itu akan mempengaruhi tata nilai dalam berbagai
aspek, pola dan gaya hidup masyarakat baik di
desa maupun di kota
Dengan memperhatikan pendapat Naisbitt di atas, Surya (1998) mengungkapkan
bahwa pendidikan di Indonesia
(1)
Pendidikan nasional mempunyai tiga fungsi dasar yaitu; (a) untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa, (b) untuk mempersiapkan tenaga kerja terampil dan ahli yang
diperlukan dalam proses industrialisasi, (c) membina dan mengembangkan
penguasaan berbagai cabang keahlian ilmu pengetahuan dan teknologi;
(2)
Sebagai negara kepulauan yang berbeda-beda suku, agama dan bahasa, pendidikan
tidak hanya sebagai proses transfer pengetahuan saja, akan tetapi mempunyai
fungsi pelestarian kehidupan bangsa dalam suasana persatuan dan kesatuan
nasional;
(3)
Dengan makin meningkatnya hasil pembangunan, mobilitas penduduk akan
mempengaruhi corak pendidikan nasional;
(4)
Perubahan karakteristik keluarga baik fungsi maupun struktur, akan banyak
menuntut akan pentingnya kerja sama berbagai lingkungan pendidikan dan dalam
keluarga sebagai intinya. Nilai-nilai keluarga hendaknya tetap dilestarikan
dalam berbagai lingkungan pendidikan;
(5)
Asas belajar sepanjang hayat harus menjadi landasan utama dalam mewujudkan
pendidikan untuk mengimbangi tantangan perkembangan jaman;
(6)
Penggunaan berbagai inovasi Iptek terutama media elektronik, informatika, dan
komunikasi dalam berbagai kegiatan pendidikan,
(7)
Penyediaan perpustakaan dan sumber-sumber belajar sangat diperlukan dalam
menunjang upaya pendidikan dalam pendidikan;
(8)
Publikasi dan penelitian dalam bidang pendidikan dan bidang lain yang terkait,
merupakan suatu kebutuhan nyata bagi pendidikan di abad pengetahuan.
Pendidikan di abad pengetahuan menuntut adanya manajemen pendidikan yang
modern dan profesional dengan bernuansa pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan
diharapkan mampu mewujudkan peranannya secara efektif dengan keunggulan dalam
kepemimpinan, staf, proses belajar mengajar, pengembangan staf, kurikulum,
tujuan dan harapan, iklim sekolah, penilaian diri, komunikasi, dan keterlibatan
orang tua/masyarakat. Tidak kalah pentingnya adalah sosok penampilan guru yang
ditandai dengan keunggulan dalam nasionalisme dan jiwa juang, keimanan dan
ketakwaan, penguasaan iptek, etos kerja dan disiplin, profesionalisme,
kerjasama dan belajar dengan berbagai disiplin, wawasan masa depan, kepastian
karir, dan kesejahteraan lahir batin. Pendidikan mempunyai peranan yang amat
strategis untuk mempersiapkan generasi muda yang memiliki keberdayaan dan
kecerdasan emosional yang tinggi dan menguasai megaskills yang mantap. Untuk
itu, lembaga penidikan dalam berbagai jenis dan jenjang memerlukan pencerahan dan
pemberdayaandalamberbagaiaspeknya.
Menurut Makagiansar (1996) memasuki abad 21 pendidikan akan mengalami
pergeseran perubahan paradigma yang meliputi pergeseran paradigma:
(1) dari belajar terminal ke belajar sepanjang
hayat,
(2) dari belajar berfokus penguasaan pengetahuan ke
belajar holistik,
(3) dari citra hubungan guru-murid yang bersifat
konfrontatif ke citra hubungan kemitraan, (4) dari pengajar yang menekankan
pengetahuan skolastik (akademik) ke penekanan keseimbangan fokus pendidikan
nilai,
(5) dari kampanye melawan buta aksara ke kampanye
melawan buat teknologi, budaya, dan komputer,
(6) dari penampilan guru yang terisolasi ke
penampilan dalam tim kerja,
(7) dari konsentrasi eksklusif
pada kompetisi ke orientasi kerja sama.
Dengan memperhatikan pendapat ahli tersebut nampak bahwa pendidikan
dihadapkan pada tantangan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang
berkualitas dalam menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan yang bersifat kompetitif.
Gambaran Pembelajaran di Abad Pengetahuan. Praktek pembelajaran yang terjadi
sekarang masih didominasi oleh pola atau paradigma yang banyak dijumpai di abad
industri. Pada abad pengetahuan paradigma yang
digunakan jauh berbeda dengan pada abad industri. Galbreath (1999) mengemukakan
bahwa pendekatan pembelajaran yang digunakan pada abad pengetahuan adalah
pendekatan campuran yaitu perpaduan antar pendekatan belajar dari guru, belajar
dari siswa lain, dan belajar pada diri sendiri. Praktek pembelajaran di abad
industri dan abad pengetahuan dapat dilihat pada Tabel berikut;
Abad
industri:
1. Guru sebagai pengarah
2. Guru sbgai smber pengetahuan
3. Belajar diarahkan oleh
kuri- kulum.
4. Belajar dijadualkan secara ketat dgn waktu yang terbatas
5. Terutama didasarkan pd fakta
6. Bersifat teoritik, prinsip- prinsip dan survei
7. Pengulangan dan latihan
8. Aturan dan prosedur
9. Kompetitif
10. Berfokus pada kelas
11. Hasilnya ditentukan sblmnya
12. Mengikuti norma
13. Komputer sbg subyek belajar
14. Presentasi dgn media
statis
15. Komunikasi sebatas ruang kls
16. Tes diukur dengan norma
Abad pengetahuan
1. Guru sebagai fasilitator, pembimbing, konsultan
2. Guru sebagai kawan belajar
3. Belajar diarahkan oleh siswa kulum.
4. Belajar secara terbuka, ketat dgn waktu yang terbatas fleksibel sesuai
keperluan
5. Terutama berdasarkan proyek dan masalah
6. Dunia nyata, dan refleksi prinsip dan survei
7. Penyelidikan dan perancangan
8. Penemuan dan penciptaan
9. Colaboratif
10. Berfokus pada masyarakat
11. Hasilnya terbuka
12. Keanekaragaman yang kreatif
13. Komputer sebagai peralatan semua jenis belajar
14. Interaksi multi media yang dinamis
15. Komunikasi tidak terbatas ke seluruh dunia
16. Unjuk kerja diukur oleh pakar, penasehat, kawan sebaya dan diri sendiri.
Berdasarkan Tabel dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa;
1. Pada
abad industri banyak dijumpai belajar melalui fakta, drill dan praktek, dan
menggunakan aturan dan prosedur-prosedur. Sedangkan di abad pengetahuan
menginginkan paradigma belajar melalui proyek-proyek dan
permasalahan-permasalahan, inkuiri dan desain, menemukan dan penciptaan.
2 Betapa sulitnya mencapai reformasi yang sistemik, karena bila paradigma lama
masih dominan, dampak reformasi cenderung akan ditelan oleh pengaruh paradigma
lama.
3. Meskipun telah dinyatakan sebagai polaritas, perbedaan praktik pembelajaran
Abad Pengetahuan dan Abad Industri dianggap sebagai suatu kontinum. Meskipun
sekarang dimungkinkan memandang banyak contoh praktek di Abad Industri yang
"murni" dan jauh lebih sedikit contoh lingkungan pembelajaran di Abad
Pengetahuan yang "murni", besar kemungkinannya menemukan metode
persilangan perpaduan antara metode di Abad Pengetahuan dan metode di Abad
Industri. Perlu diingat dalam melakukan reformasi pembelajaran, metode lama
tidak sepenuhnya hilang, namun hanya digunakan kurang lebih jarang dibanding
metode-metode baru.
4. Praktek pembelajaran di Abad Pengetahuan lebih sesuai dengan teori belajar
modern. Melalui penggunaan prinsip-prinsip belajar berorientasi pada proyek dan
permasalahan sampai aktivitas kolaboratif dan difokuskan pada masyarakat,
belajar kontekstual yang didasarkan pada dunia nyata dalam konteks ke
peningkatan perhatian pada tindakan-tindakan atas dorongan pembelajar sendiri.
5. Pada Abad Pengetahuan nampaknya praktek pembelajaran tergantung pada piranti-piranti
pengetahuan modern yakni komputer dan telekomunikasi, namun sebagian besar
karakteristik Abad Pengetahuan bisa dicapai tanpa memanfaatkan piranti modern.
Meskipun teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan katalis yang penting
yang membawa kita pada metode belajar Abad Pengetahuan, perlu diingat bahwa
yang membedakan metode tersebut adalah pelaksanaan hasilnya bukan alatnya. Kita
dapat melengkapi peralatan lembaga pendidikan kita dengan teknologi canggih
tanpa mengubah pelaksanaan dan hasilnya.
Akhirnya yang paling penting, paradigma baru pembelajaran ini memberikan
peluang dan tantangan yang besar bagi perkembangan profesional, baik pada
preservice dan inservice guru-guru kita. Di banyak hal, paradigma ini
menggam-barkan redefinisi profesi pengajaran dan peran-peran yang dimainkan
guru dalam proses pembelajaran. Meskipun kebutuhan untuk merawat, mengasuh,
menyayangi dan mengembangkan anak-anak kita secara maksimal itu akan selalu
tetap berada dalam genggaman pengajaran, tuntutan-tuntutan baru Abad
Pengetahuan menghasilkan sederet prinsip pembelajaran baru dan perilaku yang
harus dipraktikkan. Berdasarkan gambaran pembelajan di abad pengetahuan di
atas, nampalah bahwa pentingnya pengembangan profesi guru dalam menghadapi
berbagai tantangan ini.
Pengembangan Profesionalisme Guru
Menurut para ahli, profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu
pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya.
Maister (1997) mengemukakan bahwa profesionalisme bukan sekadar pengetahuan teknologi
dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan profesionalisme lebih
dari seorang teknisi bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi
memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan.
Memperhatikan kualitas guru di Indonesia memang jauh berbeda dengan dengan
guru-guru yang ada di Amerika Serikat atau Inggris. Di Amerika Serikat
pengembangan profesional guru harus memenuhi standar sebagaimana yang
dikemukakan Stiles dan Horsley (1998) dan NRC (1996) bahwa ada empat standar
standar pengembangan profesi guru yaitu; (1) Standar pengembangan profesi A
adalah pengembangan profesi untuk para guru sains memerlukan pembelajaran isi
sains yang diperlukan melalui perspektif-perspektif dan metode-metode inquiri.
Para guru dalam sketsa ini melalui sebuah proses observasi fenomena alam,
membuat penjelasan-penjelasan dan menguji penjelasan-penjelasan tersebut
berdasarkan fenomena alam; (2) Standar pengembangan profesi B adalah
pengembangan profesi untuk guru sains memerlukan pengintegrasian pengetahuan
sains, pembelajaran, pendidikan, dan siswa, juga menerapkan pengetahuan
tersebut ke pengajaran sains. Pada guru yang efektif tidak hanya tahu sains
namun mereka juga tahu bagaimana mengajarkannya. Guru yang efektif dapat
memahami bagaimana siswa mempelajari konsep-konsep yang penting, konsep-konsep
apa yang mampu dipahami siswa pada tahap-tahap pengembangan, profesi yang
berbeda, dan pengalaman, contoh dan representasi apa yang bisa membantu siswa
belajar; (3) Standar pengembangan profesi C adalah pengembangan profesi untuk
para guru sains memerlukan pembentukan pemahaman dan kemampuan untuk
pembelajaran sepanjang masa. Guru yang baik biasanya tahu bahwa dengan memilih
profesi guru, mereka telah berkomitmen untuk belajar sepanjang masa.
Pengetahuan baru selalu dihasilkan sehingga guru berkesempatan terus untuk
belajar; (4) Standar pengembangan profesi D adalah program-program profesi
untuk guru sains harus koheren (berkaitan) dan terpadu. Standar ini dimaksudkan
untuk menangkal kecenderungan kesempatan-kesempatan pengembangan profesi
terfragmentasi dan tidak berkelanjutan.
Apabila guru di Indonesia telah memenuhi standar profesional guru sebagaimana
yang berlaku di Amerika Serikat maka kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia
semakin baik. Selain memiliki standar profesional guru sebagaimana uraian di
atas, di Amerika Serikat sebagaimana diuraikan dalam jurnal Educational
Leadership 1993 (dalam Supriadi 1998) dijelaskan bahwa menjadi profesional
seorang guru dituntut untuk memiliki lima hal:
(1) Guru mempunyai komitmen
pada siswa dan proses belajarnya,
(2) Guru menguasai secara
mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarnya kepada
siswa,
(3) Guru bertanggung jawab
memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi,
(4) Guru mampu berfikir sistematis tentang apa
yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya,
(5) Guru seyogyanya merupakan bagian dari
masyarakat belajar dalam lingkungan
Profesinya.
Arifin (2000) mengemukakan guru Indonesia yang profesional dipersyaratkan
mempunyai; (1) dasar ilmu yang kuat sebagai pengejawantahan terhadap masyarakat
teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan di abad 21; (2) penguasaan kiat-kiat
profesi berdasarkan riset dan praksis pendidikan yaitu ilmu pendidikan sebagai
ilmu praksis bukan hanya merupakan konsep-konsep belaka. Pendidikan merupakan
proses yang terjadi di lapangan dan bersifat ilmiah, serta riset pendidikan
hendaknya diarahkan pada praksis pendidikan masyarakat Indonesia; (3)
pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan, profesi guru merupakan
profesi yang berkembang terus menerus dan berkesinambungan antara LPTK dengan
praktek pendidikan. Kekerdilan profesi guru dan ilmu pendidikan disebabkan
terputusnya program pre-service dan in-service karena pertimbangan birokratis
yang kaku atau manajemen pendidikan yang lemah.
Dengan adanya persyaratan profesionalisme guru ini, perlu adanya paradigma baru
untuk melahirkan profil guru Indonesia yang profesional di abad 21 yaitu; (1)
memiliki kepribadian yang matang dan berkembang; (2) penguasaan ilmu yang kuat;
(3) keterampilan untuk membangkitkan peserta didik kepada sains dan teknologi;
dan (4) pengembangan profesi secara berkesinambungan. Keempat aspek tersebut
merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dan ditambah dengan
usaha lain yang ikut mempengaruhi perkembangan profesi guru yang profesional.
Dimensi lain dari pola pembinaan profesi guru adalah (1) hubungan erat antara
perguruan tinggi dengan pembinaan SLTA; (2) meningkatkan bentuk rekrutmen calon
guru; (3) program penataran yang dikaitkan dengan praktik lapangan; (4)
meningkatkan mutu pendidikan calon pendidik; (5) pelaksanaan supervisi; (6)
peningkatan mutu manajemen pendidikan berdasarkan Total Quality Management
(TQM); (7) melibatkan peran serta masyarakat berdasarkan konsep linc and match;
(8) pemberdayaan buku teks dan alat-alat pendidikan penunjang; (9) pengakuan
masyarakat terhadap profesi guru; (10) perlunya pengukuhan program Akta
Mengajar melalui peraturan perundangan; dan (11) kompetisi profesional yang
positif dengan pemberian kesejahteraan yang layak.
Apabila syarat-syarat profesionalisme guru di atas itu terpenuhi akan mengubah
peran guru yang tadinya pasif menjadi guru yang kreatif dan dinamis. Hal ini
sejalan dengan pendapat Semiawan (1991) bahwa pemenuhan persyaratan guru
profesional akan mengubah peran guru yang semula sebagai orator yang
verbalistis menjadi berkekuatan dinamis dalam menciptakan suatu suasana dan
lingkungan belajar yang invitation learning environment. Dalam rangka peningkatan
mutu pendidikan, guru memiliki multi fungsi yaitu sebagai fasilitator,
motivator, informator, komunikator, transformator, change agent, inovator,
konselor, evaluator, dan administrator (Soewondo, 1972 dalam Arifin 2000).
Pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global, karena guru
memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan informasi-informasi ilmu
pengetahuan dan teknologi, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu
bertahan dalam era hiperkompetisi. Tugas guru adalah membantu peserta didik
agar mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai tantangan kehidupan serta
desakan yang berkembang dalam dirinya. Pemberdayaan peserta didik ini meliputi
aspek-aspek kepribadian terutama aspek intelektual, sosial, emosional, dan keterampilan.
Tugas mulia itu menjadi berat karena bukan saja guru harus mempersiapkan
generasi muda memasuki abad pengetahuan, melainkan harus mempersiapkan diri
agar tetap eksis, baik sebagai individu maupun sebagai profesional.
Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Profesionalisme Guru Kondisi pendidikan
nasional kita memang tidak secerah di negara-negara maju. Baik institusi maupun isinya
masih memerlukan perhatian ekstra pemerintah maupun masyarakat. Dalam
pendidikan formal, selain ada kemajemukan peserta, institusi yang cukup mapan,
dan kepercayaan masyarakat yang kuat, juga merupakan tempat bertemunya
bibit-bibit unggul yang sedang tumbuh dan perlu penyemaian yang baik. Pekerjaan
penyemaian yang baik itu adalah pekerjaan seorang guru. Jadi guru memiliki peran
utama dalam sistem pendidikan nasional khususnya dan kehidupan kita umumnya.
Guru sangat mungkin dalam menjalankan profesinya bertentangan dengan hati
nuraninya, karena ia paham bagaimana harus menjalankan profesinya namun karena
tidak sesuai dengan kehendak pemberi petunjuk atau komando maka cara-cara para
guru tidak dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. Guru selalu diinterpensi.
Tidak adanya kemandirian atau otonomi itulah yang mematikan profesi guru dari
sebagai pendidik menjadi pemberi instruksi atau penatar. Bahkan sebagai
penatarpun guru tidak memiliki otonomi sama sekali. Selain itu, ruang gerak
guru selalu dikontrol melalui keharusan membuat satuan pelajaran (SP). Padahal,
seorang guru yang telah memiliki pengalaman mengajar di atas lima tahun sebetulnya
telah menemukan pola belajarnya sendiri. Dengan dituntutnya guru setiap kali
mengajar membuat SP maka waktu dan energi guru banyak terbuang. Waktu dan
energi yang terbuang ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan dirinya.
Akadum (1999) menyatakan dunia guru masih terselingkung dua masalah yang
memiliki mutual korelasi yang pemecahannya memerlukan kearifan dan
kebijaksanaan beberapa pihak terutama pengambil kebijakan;
(1) profesi keguruan kurang
menjamin kesejahteraan karena rendah gajinya. Rendahnya gaji berimplikasi pada
kinerjanya;
(2) profesionalisme guru masih rendah.
Selain faktor di atas faktor
lain yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru disebabkan oleh antara
lain;
(1) masih banyak guru yang
tidak menekuni profesinya secara utuh. Hal ini disebabkan oleh banyak guru yang
bekerja di luar jam kerjanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
sehingga waktu untuk membaca dan menulis untuk meningkatkan diri tidak ada;
(2) belum adanya standar
profesional guru sebagaimana tuntutan di negara-negara maju; (3) kemungkinan
disebabkan oleh adanya perguruan tinggi swasta sebagai pencetak guru yang
lulusannya asal jadi tanpa mempehitungkan outputnya kelak di lapangan sehingga
menyebabkan banyak guru yang tidak patuh terhadap etika profesi keguruan;
(4) kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan
kualitas diri karena guru tidak dituntut untuk meneliti sebagaimana yang
diberlakukan pada dosen di perguruan tinggi.
Akadum (1999) juga mengemukakan bahwa ada lima penyebab rendahnya
profesionalisme guru;
(1) masih banyak guru yang
tidak menekuni profesinya secara total,
(2) rentan dan rendahnya
kepatuhan guru terhadap norma dan etika profesi keguruan,
(3) pengakuan terhadap ilmu
pendidikan dan keguruan masih setengah hati dari pengambilan kebijakan dan
pihak-pihak terlibat. Hal ini terbukti dari masih belum mantapnya kelembagaan
pencetak tenaga keguruan dan kependidikan,
(4) masih belum smooth-nya
perbedaan pendapat tentang proporsi materi ajar yang diberikan kepada calon
guru,
(5) masih belum berfungsi PGRI sebagai organisasi
profesi yang berupaya secara makssimal meningkatkan profesionalisme anggotanya.
Kecenderungan PGRI bersifat politis memang tidak bisa disalahkan, terutama
untuk menjadi pressure group agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
Namun demikian di masa mendatang PGRI sepantasnya mulai mengupayakan
profesionalisme para anggo-tanya. Dengan melihat adanya faktor-fak tor yang
menyebabkan rendahnya profesionalisme guru, pemerintah berupaya untuk mencari
alternatif untuk meningkatkan profesi guru.
Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru Pemerintah telah berupaya untuk
meningkatkan profesionalisme guru diantaranya meningkatkan kualifikasi dan
persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar mulai
tingkat persekolahan sampai perguruan tinggi. Program penyetaaan Diploma II
bagi guru-guru SD, Diploma III bagi guru-guru SLTP dan Strata I (sarjana) bagi
guru-guru SLTA. Meskipun demikian penyetaraan ini tidak bermakna banyak, kalau
guru tersebut secara entropi kurang memiliki daya untuk melakukan perubahan.
Selain diadakannya penyetaraan guru-guru, upaya lain yang dilakukan pemerintah
adalah program sertifikasi. Program sertifikasi telah dilakukan oleh Direktorat
Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam (Dit Binrua) melalui proyek Peningkatan
Mutu Pendidikan Dasar (ADB Loan 1442-INO) yang telah melatih 805 guru MI dan
2.646 guru MTs dari 15 Kabupaten dalam 6 wilayah propinsi yaitu Lampung, Jawa
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB dan Kalimantan Selatan (Pantiwati, 2001).
Selain sertifikasi upaya lain yang telah dilakukan di Indonesia untuk
meningkatkan profesionalisme guru, misalnya PKG (Pusat Kegiatan Guru, dan KKG
(Kelompok Kerja Guru) yang memungkinkan para guru untuk berbagi pengalaman
dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kegiatan mengajarnya
(Supriadi, 1998).
Profesionalisasi harus dipandang sebagai proses yang terus menerus. Dalam
proses ini, pendidikan prajabatan, pendidikan dalam jabatan termasuk penataran,
pembinaan dari organisasi profesi dan tempat kerja, penghargaan masyarakat
terhadap profesi keguruan, penegakan kode etik profesi, sertifikasi,
peningkatan kualitas calon guru, imbalan, dll secara bersama-sama menentukan
pengembangan profesionalisme seseorang termasuk guru.
Dengan demikian usaha meningkatkan profesionalisme guru merupakan tanggung
jawab bersama antara LPTK sebagai penghasil guru, instansi yang membina guru
(dalam hal ini Depdiknas atau yayasan swasta), PGRI dan masyarakat. Dari
beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah di atas, faktor yang paling
penting agar guru-guru dapat meningkatkan kualifikasi dirinya yaitu dengan
menyetarakan banyaknya jam kerja dengan gaji guru. Program apapun yang akan
diterapkan pemerintah tetapi jika gaji guru rendah, jelaslah untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya guru akan mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi
kebutuhannya. Tidak heran kalau guru-guru di negara maju kualitasnya tinggi
atau dikatakan profesional, karena penghargaan terhadap jasa guru sangat tinggi.
Dalam Journal PAT (2001) dijelaskan bahwa di Inggris dan Wales untuk
meningkatkan profesionalisme guru pemerintah mulai memperhatikan pembayaran
gaji guru diseimbangkan dengan beban kerjanya. Di Amerika Serikat hal ini sudah
lama berlaku sehingga tidak heran kalau pendidikan di Amerika Serikat menjadi
pola anutan negara-negara ketiga. Di Indonesia telah mengalami hal ini tetapi ketika
jaman kolonial Belanda. Setelah memasuki jaman orde baru semua ber ubah
sehingga kini dampaknya terasa, profesi guru menduduki urutan terbawah dari
urutan profesi lainnya seperti dokter, jaksa, dan lain-lain.
Kesimpulan dan Saran
Memperhatikan peran guru dan tugas guru sebagai salah satu faktor determinan
bagi keberhasilan pendidikan, maka keberadaan dan peningkatan profesi guru
menjadi wacana yang sangat penting. Pendidikan di abad pengetahuan menuntut
adanya manajemen pendidikan modern dan profesional dengan bernuansa pendidikan.
Kemerosotan pendidikan bukan diakibatkan oleh kurikulum tetapi oleh kurangnya
kemampuan profesionalisme guru dan keengganan belajar siswa. Profesionalisme
menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta
strategi penerapannya. Profesionalisme bukan sekadar pengetahuan teknologi dan
manajemen tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan profesionalisme lebih dari
seorang teknisi bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki
suatu tingkahlaku yang dipersyaratkan. Guru yang profesional pada dasarnya
ditentukan oleh attitudenya yang berarti pada tataran kematangan yang
mempersyaratkan willingness dan ability, baik secara intelektual maupun pada
kondisi yang prima. Profesionalisasi harus dipandang sebagai proses yang terus
menerus. Usaha meningkatkan profesionalisme guru merupakan tanggung jawab
bersama antara LPTK sebagai pencetak guru, instansi yang membina guru (dalam
hal ini Depdiknas atau yayasan swasta), PGRI dan masyarakat.
Daftar Rujukan
- Akadum.
1999. Potret Guru Memasuki Milenium Ketiga. Suara Pembaharuan. (Online)
(http://www.suara pembaharuan.com/News/1999/01/220199/OpEd, diakses 7 Juni
2001). Hlm. 1-2.
- Arifin,
- Dahrin, D. 2000.
Memperbaiki Kinerja Pendidikan Nasional Secara Komprehensip: Transformasi
Pendidikan. Komunitas, Forum Rektor
- Galbreath, J. 1999.
Preparing the 21st Century Worker: The Link Between Computer-Based
Technology and Future Skill Sets. Educational Technology Nopember-Desember
1999. Hlm. 14-22.
- Maister, DH. 1997. True
Professionalism.
- Makagiansar, M. 1996.
Shift in Global paradigma and The Teacher of Tomorrow, 17th. Convention of
the Asean Council of Teachers (ACT); 5-8 Desember, 1996,
- Naisbitt, J. 1995.
Megatrend Asia: Delapan Megatrend Asia yang Mengubah Dunia, (Alih bahasa
oleh Danan Triyatmoko dan Wandi S. Brata):
- Nasanius,
Y. 1998. Kemerosotan Pendidikan Kita: Guru dan Siswa Yang Berperan Besar,
Bukan Kurikulum. Suara Pembaharuan. (Online) (http://www.suara
pembaharuan.com/News/1998/08/230898, diakses 7 Juni 2001). Hlm. 1-2.
- NRC. 1996. Standar for
Professional Development for Teacher Sains. Hlm. 59-70
- Pantiwati, Y. 2001.
Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru Melalui Program Sertifikasi Guru
Bidang Studi (untuk Guru MI dan MTs). Makalah Dipresentasikan. Malang: PSSJ PPS
Universitas Malang. Hlm.1-12.
- Journal
PAT. 2001. Teacher in
- Semiawan, C.R. 1991.
Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI.
- Stiles, K.E. dan
Loucks-Horsley, S. 1998. Professional Development Strategies:
Proffessional Learning Experiences Help Teachers Meet the Standards. The
Science Teacher. September 1998. hlm. 46-49).
- Sumargi. 1996. Profesi
Guru Antara Harapan dan Kenyataan. Suara Guru No. 3-4/1996. Hlm. 9-11.
- Supriadi, D. 1998.
Mengangkat Citra dan Martabat Guru.
- Surya, H.M. 1998.
Peningkatan Profesionalisme Guru Menghadapi Pendidikan Abad ke-21n (I);
Organisasi & Profesi. Suara Guru No. 7/1998. Hlm. 15-17.
- Tilaar, H.A.R. 1999.
Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21.
Magelang:
- Trilling,
B. dan Hood, P. 1999. Learning,
Technology, and Education Reform in the Knowledge Age or "We're
Wired, Webbed, and Windowed, Now What"? Educational Technology
may-June 1999. Hlm. 5-18.
0 komentar:
Posting Komentar